Bupati Maros: TPP ASN Alami Perubahan karena Dampak Covid-19

Bupati Maros Chaidir Syam

Bupati Maros, Chaidir Syam memberikan penjelasan terkait perubahan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros yang mengalami perubahan akibat kondisi keuangan daerah.

Penurunan TPP yang terjadi itu akibat terjadinya recofusing anggaran untuk penanganan Covid-19 yang berimbas kepada perencanaan program yang telah dirampungkan tahun 2021, harus kembali dibahas ulang dan dimasukkan dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

“Saya telah mendengarkan kabar jika penurunan TPP ASN Maros diakibatkan karena saya, jadi pada kesempatan ini saya jelaskan jika hal itu bukan kehendak saya, tapi memang kondisi keuangan yang terinput dalam SIPD kurang akibat Covid-19,” ujarnya saat membuka peringatan Hut PPNI di Baruga A Kantor Bupati Maros, Rabu 17 Maret 2021.

Ia melanjutkan, kedepan dirinya akan melihat kembali kinerja ASN yang telah bekerja maksimal dan yang bekerja asal-asalan, hal itu melihat kondisi penginputan ASN yang masih banyak ditemukan tidak bekerja namun mendapatkan TPP yang tidak sesuai.

“Kedepan kita akan lihat indikator tambahan, kita akan melihat ASN kita yang bekerja dengan maksimal, kalau biasanya target 100 tapi kinerjanya 150, kita bayar sesuai kerja. Begitu pun yang bekerja lembur, kita kasih perhatian lebih,” jelas mantan Ketua DPRD Maros itu.

Sementara, Kepala Dinas Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemkab Maros, Samsophyan mengungkapkan jika pemerintah pusat telah memangkas anggaran Pemkab Maros senilai Rp 32,6 miliar untuk penanganan Covid-19.

Rincian pos anggaran pusat yang dipotong itu, mulai dari dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 21,8 miliar dan dana alokasi khusus (DAK) nonfisik dipotong Rp 10,1 miliar.

Ia menyebut, pemotongan anggaran itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17 Tahun 2021.

“Berdasarkan PMK yang baru itu, di Maros tahun 2021 ini total anggaran yang dipotong itu sebanyak Rp21,8 miliar dari DAU dan DAK nonfisik,” katanya.

Selain pemotongan anggaran, dalam PMK itu juga diatur bahwa pemerintah daerah harus melakukan refocusing anggaran untuk penanggulangan Covid-19. Nilainya sebesar 10 persen dari total anggaran yang digelontorkan pusat ke daerah. (*)