Bupati Maros Serahkan Laporan Keuangan ke BPK

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros kembali menargetkan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 yang selama 7 tahun terakhir diperoleh secara beruntun.

“Sejak tahun 2013 sampai 2020 lalu Pemerintahan sebelumnya telah menorehkan prestasi dengan opini WTP. Tugas kita melanjutkan tradisi dan prestasi ini,” kata Bupati Maros, Chaidir Syam saat menyerahkan LKPD di kantor BPK-RI Perwakilan Sulsel, Senin (22/3/2021).

Menurutnya, opini BPK atas laporan keuangan merupakan suatu cerminan dan salah satu indikator penilaian akuntabilitas pemerintah.

Opini BPK dapat menciptakan reputasi yang dapat menaikkan tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan atas laporan keuangan yang disajikan.

“Laporan keuangan tahun 2020 merupakan tahun terakhir bagi pemerintah kabupaten Maros periode 2016-2021 yang menerapkan akuntansi berbasis akrual.Dengan penerapan LKPD berbasis akrual pemerintah dapat menyajikan laporan realisasi anggaran yang lebih komprehensif,” jelasnya.

Setelah penyerahan ini BPK itu, Chaidir Syam mengaku akan melakukan audit secara rinci ke jajarannya untuk membantu pihak BPK dalam melaksanakan tugasnya.

“Pulang dari sini saya akan langsung melakulan audit secara rinci lagi,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Wahyu Priyono mengatakan, pemerintah kabupaten sesuai peraturan diwajibkan menyampaikan laporan keuangan paling lambat yiga bulan sejak tahun anggaran berakhir.

Ia mengatakan BPK akan melakukan audit secara rinci dan diharapkan melaksanakan pemeriksaan dengan baik, lancar dan tepat waktu.

“LHP atau Laporan Hasil Pemeriksaan, nantinya memuat opini atas kewajaran laporan keuangan dan juga LHP kepatuhan. Laporan keuangan harus ada kesesuaian dengan standar akuntansi BPK. Laporan keuangan akan dicek bahwa kegiatan betul-betul ada dan terjadi bukan fiktif,” katanya. (*)