Perda Covid-19 Maros: Pelanggar Protokol Kesehatan Bakal Didenda

Peraturan Daerah (Perda) Maros terkait kedisplinan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 akan segera diberlakukan.

Pelanggar Protokol Covid-19 di Maros Bakal Dikenakan Denda
Perda ini akan mengatur pemberian sanksi kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.

Sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan selama masa pandemi, memiliki tahapan, seperti sanksi berat.

Sanksi berat yaitu pelanggar membayar denda sekitar Rp 50 juta dan sanksi ringan berupa penonaktifan nomor KTP, serta denda sekitar Rp 100 ribu.

Ketua DPRD Maros, HA Patarai Amir menjelaskan, saat ini DPRD Maros sedang menggodok Perda tersebut. Penggodokan Perda ini telah dilakukan sejak dua bulan terakhir.

Rencananya, Perda ini akan ditetapkan satu bulan ke depan.

“Kita sementara pembahasan Perda protokol kesehatan pandemi Covid. Beberapa hal yang diatur di dalam Perda tersebut di antaranya adalah soal sanksi terhadap masyarakat yang tidak memakai masker dan tidak menerapkan protokol kesehatan, termasuk di antaranya mengumpulkan orang banyak,” ujarnya, Selasa (22/9/2020).

Dibuatnya Perda ini akan mengatur lebih rinci perihal operasional terkait protokol kesehatan.

Beberapa waktu lalu, DPRD melibatkan masyarakat dan Forkopimda Maros untuk menentukan sanksi-sanksi yang cocok untuk penerapan protokol kesehatan di tengah masyarakat.

“Saran dan masukan sudah masuk semua. Bahkan sudah dua hari kita rapat terkait pembahasan sanksinya. Ada sanksi ringan, sedang dan berat. Terus sanksi ringan itu terkait administrasi, seperti KTP dibekukan dan denda sampai 100-200 ribu. Yah mudah-mudahan bisa kita selesaikan bulan depan,” jelasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Maros, dr Syarifuddin Palsam menambahkan, Kabupaten Maros memang sudah membutuhkan Perda penanganan protokol kesehatan.

Sejauh ini masih banyak masyarakat yang abai mengenakan masker dan menjalankan protokol kesehatan.

“Kami sudah ikut beberapa kali rapat pembahasan perda tersebut. Memang kita sudah membutuhkan Perda. Ini juga merujuk kepada perintah pimpinan pusat untuk semua daerah,” paparnya. (*)

Selanjutnya

Pilkada Maros: Penetapan Pasangan Calon Akan Digelar Secara Tertutup

Sel Sep 22 , 2020
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maros menyampaikan akan menggelar agenda pengesahan pasangan calon kontestan Pilkada dilakukan Rabu, besok. Namun berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pilkada 2020, pengesahan akan dilakukan secara tertutup, hanya mengikutkan internal KPU saja. “Untuk penetapan yang akan dilakukan besok, menurut peraturan KPU […]
Penetapan Pasangan Calon di Pilkada Maros Akan Digelar Secara Tertutup