Bupati Maros Ingin Pilkada Tetap Dilaksanakan

Sejumlah pihak meminta agar Pilkada serentak yang bakal digelar pada 9 Desember 2020 ditunda, hal ini karena kasus Covid-19 di Indonesia meningkat.

Bupati Maros Tak Setuju Pilkada Ditunda karena Anggaran Sudah Dibayarkan
Bupati Maros, HM Hatta Rahman bersama Ketua DPRD Maros, HA Patarai Amir. (Foto: M Bakrie/detikcom)

Sebagian pengamat menilai bahwa tidak ada kepastian kapan pandemi akan berakhir, sehingga penundaan Pilkada tidak dapat ditentukan hingga kapan.

Terkait hal itu, Bupati Maros, HM Hatta Rahman justru ingin agar Pilkada tetap dilaksanakan sesuai jadwal.

Ia beralasan, Pemkab Maros sudah menggelontorkan puluhan miliar rupiah untuk pelaksanaan Pilkada, karena itu Pilkada 2020 tidak bisa ditunda lagi.

Hatta Rahman beranggapan, Pilkada 2020 harus tetap dilanjutkan. Apalagi sejauh ini tahapan Pilkada sudah berjalan. Alasan lain, anggaran pelaksanaan Pilkada untuk KPU dan Bawaslu telah dicairkan 100%.

“Apalagi yang harus dipikirkan, dana hibah kabupaten untuk KPU dan Panwas sudah dicairkan 100%. Sudah sangat terlambat bila ingin menunda pelaksanaan Pilkada di saat seperti ini,” jelasnya kepada wartawan usai mengikuti rapat paripurna di DPRD Maros, Senin (21/9/2020).

Menurut Bupati Maros du periode itu, seharusnya sejak awal Pilkada ditunda dan dipindahkan ke tahun 2021, bukan malah Desember 2020.

“Sebelumnya kami sarankan itu tahun 2021, namun Menteri Dalam Negeri menetapkan tahun ini tapi sekarang sudah tidak bisa ditunda lagi, karena kami sudah bayarkan semua dana Pilkada,” paparnya.

Jika Pilkada ditunda, maka dana Pilkada juga harus dikembalikan.

“Bisa saja ditunda tapi dana harus dikembalikan dulu, baru nanti dicairkan lagi atau bisa juga tidak dikembalikan tapi pertanggungjawabannya bagaimana. Yah jadi sebaiknya dijalankan sajalah, karena tahapan sudah jalan,” paparnya.

Dia menyarankan, pelaksanaan Pilkada nanti tetap harus mengacu pada protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

Sementara itu, Ketua DPRD Maros, HA Patarai Amir sepakat jika Pilkada ditunda, namun jika harus dilanjutkan, para kandidat harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Jika dilanjutkan, harus ada pembatasan yang jelas bagi semua kandidat dalam setiap melaksanakan kegiatannya wajib memperhatikan protokol kesehatan,” katanya.

Diketahui, Maros merupakan satu dari 12 kabupaten-kota di Sulawesi Selatan yang ikut menggelar Pilkada serentak.

Terdapat tiga pasangan bakal calon yang sudah mendaftar di KPU dan tinggal menunggu penetapan pasangan calon yang diagendakan pada 23 September 2020. (*)

Selanjutnya

Karang Taruna Maros Minta Pengurus Kecamatan Persiapkan Temu Karya

Sen Sep 21 , 2020
Karang Taruna Kabupaten Maros melakukan roadshow ke kecamatan untuk silaturrahmi sekaligus pembenahan periodesasi kepengurusan organisasi. Plt Ketua Karang Taruna Kabupaten Maros, M Agus BJ mengatakan, kepengurusan yang telah lama berakhir masa tugasnya akan segera diperbarui melalui Temu Karya Kecamatan (TKC). “Ada beberapa kecamatan yang kepengurusannya telah melewati masa bakti atau […]
Karang Taruna Maros Minta Pengurus Kecamatan Persiapkan Temu Karya