Pembangunan Jalur Kereta Api di Maros Masuk Tahap Konsiliasi

Proses pembangunan jalur kereta api Makassar-Parepare yang rencananya membentang sepanjang 142 kilometer (km) mulai memasuki tahap konsiliasi dengan masyarakat pemilik lahan.

Pembangunan Jalur Kereta Api di Maros Masuk Tahap Konsiliasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat lanjutan terkait progress pengadaan tanah untuk pembangunan jalur kereta api bersama Menteri Perhubungan RI, Dirjen Perkeretaapian, Forkopimda Sulsel, Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sulsel, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, serta Forkopimda Pangkep dan Maros, Selasa (1/9/2020) malam.

Pemprov Sulsel dalam rilis media menyebut, Bupati Maros, HM Hatta Rahman mengatakan, proses pembebasan lahan yang selama ini menjadi polemik mulai menemukan titik terang.

Dengan pendekatan yang mengedepankan musyawarah dengan warga yang awalnya menolak, akhirnya proses pengukuran oleh Tim Appraisal Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulsel mulai dapat dilakukan.

“Untuk proses penilaian pengukuran maupun appraisal, Polres Maros, Forkopimda dan Kejari sudah bersinergi dengan baik, Alhamdulillah sudah berjalan lancar, kita sudah berhasil melakukan pengukuran, tim appraisal juga sudah turun menilai objek-objek yang terkena dalam rencana pembangunan jalur kereta api,” ujarnya.

Sementara, untuk proses konsiliasi, ia mengakui terjadi perlambatan pada proses pemberkasan di Pengadilan Negeri Maros.

“Untuk pendaftaran konsiliasi ke Pengadilan Negeri Maros sejumlah 339, per 13 Agustus, ini sedikit ada kelambatan karena kemampuan dari pengadilan untuk memproses ini kalau 5-15 per bulan, kalau terus seperti ini kita butuh waktu yang agak lama,” katanya.

Menanggapi perlambatan proses konsiliasi di Maros, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Abdul Hayat Gani mengatakan, perlunya dilakukan penekanan yang kuat dari semua aspek.

“Akan ada rapat teknis bagaimana Lurah, Camat dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Bupati mulai melengkapi, kita ingin lebih cepat lagi, rapat terkait dokumen perlu kita tingkatkan,” ungkapnya.

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan. (*)

Selanjutnya

Warga Maros Positif Covid-19 Tinggal 29 Orang

Rab Sep 2 , 2020
Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Maros, dr Syarifuddin mengatakan, tingkat kesembuhan Covid-19 di Maros terus meningkat, dengan prersentase mencapai 94%. “Angka kesembuhan sudah mencapai 90 persen. Sementara yang terkonfirmasi positif sebanyak 4,9 persen dan 2,1 persen pasien meninggal akibat Covid-19,” jelasnya, Rabu (2/9/2020). Saat ini total pasien […]
Warga Maros Positif Covid-19 Sisa 29 Orang