KPU Maros Tunggu Payung Hukum Penundaan Pilkada

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Dalam rapat tersebut disepakati penundaan Pilkada serentak 2020.

Pilkada Maros 2020
Pilkada Maros 2020.

RDP dihadiri oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) RI, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Senin 30 Maret, kemarin.

Ketua KPU Maros, Samsu Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu payung hukum yang jelas sebelum menjalankan kesepakatan itu.

“Kami masih menunggu payung hukumnya, karena kesepakatan itu masih beredar di medsos jadi belum bisa kita jadikan payung hukum. Apabila sudah ada payung hukum yang resmi dalam bentuk Perpu, maka pihaknya akan menjalankan putusan itu,” ujarnya, Selasa (31/3/2020).

Terkait dana Pilkada yang belum digunakan, ia menjelaskan jika nantinya dana itu akan dikembalikan ke pihak pemerintah daerah.

“Kalau memamg ditunda anggaran yang belum kami gunakan akan dikembalikan,” jelasnya.

Menurutnya apapun keputusan yang dikeluarkan nantinya, hal itu penting dilakukan apalagi menyangkut nyawa manusia.

“Saya berharap wabah coronavirus ini cepat berakhir, agar masyarakat bisa segera beraktivitas seperti biasanya,” harapnya. (*)