Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros harus kembali membahas perencanaan program yang telah dirampungkan tahun 2021. Pasalnya, pemerintah pusat memangkas anggaran Pemkab Maros hingga Rp32,8 miliar untuk penanganan Covid-19.
Rincian pos anggaran pusat yang dipotong itu, mulai dari dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp21,8 miliar. Sementara untuk dana alokasi khusus (DAK) nonfisik dipotong Rp11 miliar.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemkab Maros, Samsophyan saat ditemui Selasa (16/3/2021). Ia menyebut, pemotongan anggaran itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 17 tahun 2021.
“Berdasarkan PMK yang baru itu, di Maros tahun 2021 ini total anggaran yang dipotong itu sebanyak Rp21,8 miliar dari DAU dan DAK nonfisik,” katanya.
Selain pemotongan anggaran, dalam PMK itu juga diatur pemkab harus melakukan refocusing anggaran untuk penanggulangan Covid-19. Nilainya sebesar 10 persen dari total anggaran yang digelontorkan pusat ke pemkab.
“Untuk penanganan Covid di daerah, anggarannya itu diatur dalam PMK sebesar 10 persen dari total anggaran yang diberikan pemerintah pusat. Namanya refocusing. Ini kita diberikan wewenang untuk metode pengalokasiannya,” terangnya.
Akibat dari pemangkasan anggaran itu, Pemkab Maros pun harus membahas ulang semua perencanaan program yang telah dibahas sebelumnya bersama DPRD. Dijadwalkan, pembahasan itu akan digelar pekan depan.
“Insyaallah pekan depan. Karena kita mau bahas lagi dengan semua SKPD terkait perencanaannya. Kita akan pilah mana yang skala prioritas tentunya dengan menyesuaikan anggaran,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, anggota komisi dua DPRD Maros, Amri Yusuf mengatakan, pemotongan anggaran itu tidak hanya terjadi di Maros tapi di seluruh daerah. Olehnya, ia meminta Pemkab Maros untuk membahas ulang prioritas program yang akan dikerjakan.
“Kita hanya bisa menerima ketentuan itu. Satu-satunya jalan memang harus mendahulukan yang prioritas. Tapi yang susah itu DID karena sudah ditender. Harus dicarikan anggaran dana lain,” katanya.
Pihaknya tidak bisa mendorong pemkab untuk mencari pendapatan lain. Pasalnya, kondisi Covid-19 saat ini sudah sangat menyulitkan masyarakat dan pelaku ekonomi.
“Kami tak bisa meminta pemkab untuk mencari tambahan anggaran karena kondisi sekarang kita sangat tahu. Tidak mungkinlah kita naikkan pajak atau retribusi saat kondisi begini,” pungkasnya. (*)
